Undangan Bertemu Presiden Jokowi Ditolak BEM SI, Ini Alasannya



Presiden Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi ingin mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk bisa bertemu dirinya di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Jum'at (27/9/2019).

Dengan adanya undangan pertemuan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan tersbeut. Untuk penolakan tersebut tentu saja beralasan. Alasannya, ada perasaan yang lebih diutamakan usai jatuhnya korban luka maupun jiwa dari massa mahasiswa peserta aksi di berbagai daerah akhir-akhir ini. Mereka merasa masih diliputi rasa duka.

"Kami memandang menghadiri undangan di Istana di tengah kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiyansyah di Kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.

BEM SI terus terang merasa kecewa untuk tidakan aparat yang dinilai represif pada saat mengatasi demonstrasi. Seharusnya dikatakan oleh Nurdiyansyah, aparat bisa diutamakan pendekatan secara humanis atau persuasif.

Oleh karenanya, pihaknya pun menuntut ada langkah tegas dari pemerintah. "Kondisi saat ini mengharuskan Presiden untuk ambil bagian dalam mengusut, menindak dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindakan kekerasan kepada massa aksi," tegasnya.

Mengenai undangan pertemuan untuk BEM dari presiden, pihaknya bersedia meresponsnya sepanjang dua poin persyaratan bisa dipenuhi.

Nurdiyansyah melanjutkan, pada dasarnya BEM SI menyambut baik agenda pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Hanya saja, pihaknya mengajukan dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh presiden.

Pertama, adalah pertemuannya terselenggara secara terbuka dan bisa disaksikan langsung oleh khalayak via saluran televisi nasional. "Aliansi BEM seluruh Indonesia juga mempunyai catatan historis pada tahun 2015, kita sempat diundang dengan konteks yang sama di sini dan mengambil pelajaran dari sana diadakan di forum tertutup. Alhasil apa, gerakan mahasiswa pecah," katanya.

"Kedua, Presiden (harus) menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam 'maklumat tuntaskan reformasi'," lanjutnya.

Ketua BEM Keluarga Mahasiswa (KM) UGM, M. Atiatul Muqtadir menambahkan, jika penguasa saat ini tengah mengalami krisis legitimasi publik. Dan mahasiwa, menurutnya, jangan sampai jadi alat legitimasi penguasa.


Hal itu, dianggapnya malah membuat substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan, terlupakan. "Bahwa kami merasa tuntutan yang kami ajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media," kata mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yang karib disapa Fatur tersebut.


Sumber: Akurat.co

Comments

Popular posts from this blog

Atas Kelakuannya, Warganet Sebut Tiga Setia Gara Memiliki Bipolar

Haruskah KPK Dimaknai Dengan Melawan Putusan Praperadilan

Kambing Asal Malaysia Buat Heboh Warganet, Alasannya Begini